Kab.Agam, CR - Pemerintah Kabupaten Agam membantah pemberitaan yang menyebutkan seluruh ekskavator penanganan pascabencana dalam kondisi standby atau tidak beroperasi. Setelah dilakukan konfirmasi langsung kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU), dipastikan informasi tersebut tidak sepenuhnya benar.
BPBD dan PU Kabupaten Agam menegaskan bahwa hanya beberapa unit ekskavator yang sempat menunggu pasokan bahan bakar minyak (BBM). Sementara itu, sebagian besar alat berat lainnya tetap beroperasi dan melaksanakan tugas penanganan di lapangan.
Di Kecamatan Tanjung Raya, seluruh ekskavator bahkan terpantau telah mulai beraktivitas secara normal, melakukan pembersihan material dan normalisasi area terdampak bencana. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan tetap berjalan sesuai rencana.
Ketua Harian Unsur Pengarah, Brigjen Pol (Purn) Ir. Ary Laksmana W. S.H.,M.Si., yang ditugaskan melakukan pendampingan di Kab.Agam, turut memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Ia menegaskan bahwa sebagian besar alat berat yang disiapkan untuk menangani bencana masih operasional, jika pun ada beberapa yang tidak operasional maka itu disebabkan keterbatasan pasokan bahan bakar.
“Informasi yang menyebutkan semua ekskavator standby itu tidak tepat. Di lapangan, sebagian besar alat berat tetap bekerja. Hanya beberapa unit yang sempat menunggu BBM, dan itu pun bersifat sementara,” tegas Ary Laksmana.
Terkait keterbatasan BBM di sejumlah lokasi, pemerintah nagari setempat bersama unsur terkait telah mengambil langkah cepat dengan mencarikan solusi di tingkat lokal, agar pekerjaan alat berat tidak terhenti dan tetap berjalan optimal.
Kendala BBM tersebut terjadi akibat perubahan status dari Tanggap Darurat ke Masa Transisi Darurat, yang berdampak langsung pada mekanisme pengadaan BBM bersubsidi.
“Saat status berubah ke masa transisi, mekanisme pembelian BBM tidak lagi sama seperti saat tanggap darurat. Inilah yang menyebabkan adanya jeda pasokan di beberapa titik,” jelasnya.Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kabupaten Agam telah mengajukan permohonan dispensasi kepada PT MIGAS untuk mendapatkan izin pembelian BBM jenis Bio Solar di SPBU selama masa transisi darurat berlangsung.
Namun hingga kini, permohonan tersebut belum mendapatkan persetujuan.“Sampai saat ini, dispensasi yang diajukan Pemkab Agam belum dikeluarkan oleh PT MIGAS. Bahkan berdasarkan informasi terbaru, permohonan tersebut belum dapat dipenuhi,” ujar Ary Laksmana.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Agam menegaskan komitmennya untuk terus mengupayakan solusi terbaik agar operasional alat berat tetap berjalan, demi percepatan pemulihan pascabencana dan kepentingan masyarakat terdampak.(Diwarsyah)

